Minggu, 27 November 2011

Kejari Bengkalis Siap Tindak Tikus Berdasi

Laporan, Wicaksana Arif Turbrilian

DURI, TRIBUN - Dugaan kelambanan kerja jaksa dibantah Kejari Bengkalis. Jaksa Pidana Khusus (Pidsus), Priyo Handoyo pada Tribun mengatakan, sudah bekerja optimal. Beberap kasus dugaan korupsi sudah disidangkan. Dalam pengusutan, satu kasus cenderung memakan waktu lama. Selain itu proses pengadilan pun berlarut-larut. Apalagi bila terdakwa mengajukan keberatan dan menempuh jalur banding.

"Di Kejari Bengkalis, jaksa Pidsus hanya terdiri dari tiga orang saja. Untuk itu, kami sudah berupaya memaksimalkan tenaga yang ada," ucapnya kala ditemui Tribun dalam acara sosialisasi Kejari Bengkalis di SMA Cendana.

Lanjutnya, penjeratan penjahat kerah putih, harus benar-benar siap segalanya. Orang-orang yang kita hadapi merupakan orang pintar, memiliki jabatan, selain itu juga memiliki kekuatan finasial. Namun Priyo mengaku siap memberantas kejahatan yang menyengsarakan rakyat.

Untuk tahun ini, Priyo dan tim dari kejaksaan sedang menelusuri dua kasus yang diduga terjadi tindak pidana korupsi. Keduanya yakni, pengadaan kapal Tasik Gemilang dan Proyek pembangunan jalan poros Bantan - Selat Baru. Kedua proyek itu masing-masing masuk anggaran 2009 dan 2008.

"Untuk dugaan kerugian negara atas dua proyek ini, belum bisa kami publikasikan. Kami menduga kedua proyek ini terjadi mark up harga," lanjutnya.

Nilai tender dari proyek pengadaan kapal Tasik Gemilang yakni Rp 1,8 miliar. Sementara proyek pembangunan jalan poros Bantan-Selat Baru senilai Rp 30 miliar. Tambahnya, tim kami sedang mengumpulkan bukti-bukti atas dugaan pelanggaran.

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semestinya dapat memberikan kesejahteraan rakyat. Baik untuk belanja modal atau pembangunan infrastruktur. Semakin banyak serapan anggaran, semestinya akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan warga. Pemerintah daerah pun sebaiknya merencanakan pembangunan secara merata dan lebih transparan.

Hal ini menjadi kekhawatirkan berbagai kalangan. Banyak anggapan dalam proses lelang, banyak terjadi permainan harga. Aksi mark up kerap dijadikan peluang keruk keuntungan segelintir orang. Hal ini diucapkan mantan anggota dewan Bengkalis tahun 2004-2009, H Darna. Lanjutnya, proses pencurian uang rakyat ini dilakukan secara terstruktur.

"Korupsi itu dilakukan secara berjamaah. Jarang dilakukan perorangan. Semakin banyak oknum yang bermain, maka semakin banyak pula kerugian yang ditanggung negara. Uang rakyat yang seharusnya bisa digunakan untuk kegiatan lain, harus masuk kantong segelintir orang," ucapnya pada Tribun, Sabtu (26/11).

Sebagai masyarakat, ia mengatakan tak bisa menerima hal ini terjadi berlarut-larut. Bengkalis merupakan negeri kaya, namun tingkat kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan rakyatnya masih banyak yang belum layak. Dalam tiga bulan terakhir, terjadi lima kelahiran bayi dengan berbagai kelainan. Diagnosa dokter mengatakan, bayi itu mengalami kekurangan gizi.

Dari data yang dikeluarkan BPS Riau, dalam buku Riau Dalam Angka, terbitan 2010 mengatakan, kemiskinan di Bengkalis tahun 2009 mencapai 7,91 persen. Atau sekitar 63 ribu jiwa. Garis kemiskinan di Bengkalis, yakni, KK berpenghasilan Rp 295 ribu ke bawah.

Sementara bila dilihat dari kacamata pendidikan, Kabupaten Bengkalis hanya memiliki satu perguruan tinggi negeri. Dan itu juga berada di kecamatan Bengkalis yang notabene susah akses jalan. Darna meminta kepada lembaga Yudikatif untuk segera mempercepat langkah perngusutan dugaan-dugaan tindak pidana korupsi.

"Pihak kejaksaan atau kepolisian kami minta lebih proaktif menanyakan hasil audit BPK atau BPKP atas proyek-proyek yang diduga ada kerugian negara. Selain itu, laporan-laporan masyarakat atau LSM juga bisa menjadi acuan Kejaksaan," lanjutnya.
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Tidak ada komentar:

Posting Komentar