MERANTI, TRIBUN - Menindaklanjuti gagalnya mendapat kepastian penghentian operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), puluhan petani melakukan aksi mogok makan di depan kantor kementrian kehutanan, Jakarta, (25/4). Aksi ini merupakan buntut dari ketidak pastian jawaban yang diberikan dirjen kehutanan saat beberapa kali melakukan audiensi.
Puluhan petani dari kepulauan Meranti sengaja datang ke Jakarta sejak seminggu lalu. Mereka menuntut kementrian kehutanan untuk mencabut SK Menhut no 327 tahun 2009 tentang pengelolaan lahan di Pulau Padang, Kabupaten Meranti. Lahan yang sebelumnya dikelola warga, kini menjadi kawasan konsesi RAPP.
Mereka mengakui, luas pulau yang hanya 41 ribu hektar ini akan rusak akibat digarap RAPP. Belum lagi, lahan tersebut merupakan kawasan gambut yang harus tetap dilindungi kelestariannya. Untuk itu, 46 petani yang melakukan aksi mogok makan di depan kantor kemenhut, akan tetap bertahan sebelum dipenuhi.
Beberapa kali melakukan audiensi dengan pihak kementrian kehutanan namun tak ada jawaban pasti. Dirjen kehutanan mengaku tak mau memberikan jawaban atas tuntutan ini. Sekretaris KPD-STR KEP MERANTI, Sutarno mengatakan, tidak menutup kemungkinan aksi akan dilanjutkan dengan menjahit mulut.
Aksi orasi dan teatrikal, dilakukan pula di depan kantor kemenhut. Masa tergabung dari serikat tani nasional, masyarakat Meranti dan mahasiswa. "Kami tak akan beranjak dari kantor kementerian kehutanan ini sebelum menteri menghentikan operasional RAPP," ucap Sutarno.
Ia mengatakan, akan tetap bertahan, sebelum menteri menarik alat berat dari Pulau Padang. Turut bergabung pula, masyarakat Riau yang berdomisili di Jakarta memperjuangkan keutuhan ekologi di pulau Padang. Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau (IPMR) Jakarta, diakuinya sangat serius mendukung gerakan rakyat Meranti.
Sebelumnya, tujuh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Pekanbaru melakukan aksi yang sama di depan kantor DPRD Riau. Aksi menginap di depan kantor DPRD tersebut disertai mogok makan. Kala itu aksi dilakukan, menuntut DPRD Riau membentuk Pansus HTI. Tujuannya, untuk mencabut SK Menhut yang memberikan pengelolaan Pulau Padang pada PT RAPP. Namun belakangan, pembentukan pansus gagal dilakukan karena berbagai kepentingan politis di DPRD Riau.
Operasional RAPP diragukan kalangan akademisi saat berdialog di UIN Suska Riau, Senin (21/3) lalu. Kedatangan RAPP ke berbagai perguruan tinggi itu dalam kepentingan melakukan seminar lingkungan pengelolaan lahan gambut dan sosialisai operasional di Pulau Padang.
Dalam seminar tersebut, akademisi menyangsikan pelaksanaan pengelolaan lahan sesuai prosedur. Termasuk perhatian perusahaan terhadap masyarakat yang lebih dahulu mengelola pulau tersebut. Pada saat itu, RAPP mengatakan, kerusakkan ekosistem yang akan ditimbulkan atas kedatangan RAPP di pulau tersebut telah mereka antisipasi dengan beberapa langkah preventif. Sedangkan untuk nasib warga yang telah lebih dahulu mencari penghidupan di pulau tersebut, pewakilan RAPP, Amru mengatakan siap untuk duduk bersama.
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar