DURI, TRIBUN - Mendapat jabatan baru, sebagai Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mandau, M Rasyid merasa beban dan tugasnya semakin berat. Saat ditemu Tribun di Kantor Camat Mandau, ia berkomitmen akan bekerja lebih keras, Selasa (24/5).
"Banyak permsalahan yang harus dibenahi di tempat kerja baru," ucapnya sembari sesekali tersenyum.
Satu dari beberapa masalah yang akan ia benahi yakni, sistem penerimaan siswa baru sekolah negeri. Penerimaan Siswa Baru (PSB) di kecamatan Mandau yang akan dijadwalkan beberapa bulan kedepan menurutnya memiliki sejarah kurang sedap. Menurut sepengetahuannya, tiap tahun PSB terjadi kecurangan kolektif.
Tak tanggung-tanggung, pelakunya dari mulai pengangguran yang mengaku pemuda sekitar sekolah, insan media, hingga surat sakti anggota DPR berseliweran. Semuanya tak mau ketinggalan berebut jatah 'kue basah'. "Modusnya menitipkan saudara, tetangga dan lain sebagainya," ucap kepala sekolah yang tak mau disebutkan identitasnya.
Namun pihaknya mengaku tak tahu bila di belakang ada main uang atau tidak. Menurutnya, kegiatan tersebut tentu tak adil bagi siswa-siswa yang memiliki prestasi bagus namun tak punya 'orang dalam'. Bagi sekolah-sekolah negeri yang tak dianggap favorit pun alami kekurangan murid dari kuota yang ditentukan.
Saat Tribun telusuri kebenaran kabar tersebut ke SMAN 3 Mandau, Kepsek, Akmal membantah adanya kecurangan. PSB yang ia jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tahun lalu daya tampung sekolahnya yang berjumlah sepuluh kelas, ia anggap seleksinya adil. Namun ia mengakui, tahun lalu ada penambahan kuota enam kelas dari Kepala Dinas Pendidikan Bengkalis.
"Untuk seleksi penerimaan yang enam kelas tambahan, saya serahkan lembaga musyawarah warga tempatan," ucapnya.
Menurutnya, seleksi dilakukan oleh lembaga binaan kelurahan tersebut. Ternyata agenda PSB sudah menjadi hajat bersama, 'panitia dadakan' pun ikut sibuk menyeleksi calon siswa baru. Bagaimana seleksi yang dilakukan panitia dadakan, Akmal 'tutup mata'. Kepada Tribun hanya mengatakan, mana nama-nama anak tersebut, nih kursi SMAN 3 Mandau. Saat mengatakan hal tersebut, Akmal sembari menunjuk kursi yang ada disebelahnya.
Saat ditanya, apakah ada imbalan yang harus dibayarkan untuk mendapat kursi tersebut? Akmal menjawab, saya tak tahu, itu urusan orang yang menyeleksi. Hal senada diucapkan kepala SMAN 2, Fadilah saat ditemui Tribun di kantornya. Di tempatnya mengajar ada terjadi penambahan siswa sebanyak tiga kelas dari yang ditentukan awal.
Menurutnya, hal ini terjadi karena ada pihak-pihak luar yang memberikan memo untuk memasukkan. "Banyak juga dari LSM dan rekan-rekan media yang meminta jatah," ucapnya.
Saat Tribun tanyakan adakah konsekuensi yang harus dibayarkan? yang bersangkutan tak menjawab. Saat itu, mimik mukanya langsung berubah dan mengatakan, hari Tribun datang untuk konfirmasi, tapi nanti minta jatah juga.
Penambahan siswa di SMAN 2 Mandau dari kuota 10 kelas menjadi 13 kelas. Hal senada diucapkan kepala SMPN 3 Mandau. Ketidakadilan PSB itu terjadi karena banyak memo yang masuk pada para kepala sekolah. Kepada Tribun, dia menunjukkan Memo rekomendasi siswa tahun lalu sebanyak satu kelas dari UPTD Pendidikan kecamatan Mandau.
"Memo itu memang tak spesifik meminta untuk diloloskan dalam seleksi, namun setelah itu yang bersangkutan menelepon saya," ucapnya.
Selain dari pejabat lama UPTD tersebut, Edi juga mendapat memo dari Unsur Pimpinan Kecamatan (Upika) Mandau. Ia mengatakan, kalau semua kepala sekolah pegang komitmen, PSB berjalan lancar. Sekali ada yang buka 'kran', semua langsung berebut tempat.
Untuk itu Rasyid mengumpulkan kepala sekolah yang ada di Mandau untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Bersama jajarannya, ia merumuskan beberapa ajuan untuk dikirimkan ke Bengkalis. Skema yang akan digunakannya yakni pendaftaran satu pintu. Namun pada Tribun, ia tak bisa memastikan skema tersebut bisa dijalankan.
"Kita hanya unit pelaksana, maka dari itu kita lihat saja keputusan kepala Dinas Pendidikan Bengkalis," lanjutnya.
Saat ditanya, bila ada kemungkinan, skema yang diajukannya tak dikabulkan, lalu langkah apalagi yang akan ditempuh? ia hanya senyum dan menggeleng sesekali.
----------
Sidebar
Saat dikonfirmasi Tribun, Sekertaris Dinas Pendidikan, Zulpadli mengaku tak mengetahui adanya penambahan siswa dan ruang kelas di sekolah-sekolah tersebut. Laporan yang masuk, hanyalah data akhir siswa yang diterima.
Pihaknya terang-terangan mengatakan, akan berkoordinasi dengan Bupati untuk meminta dilakukan pemeriksaan Inspektorat bila ada Kepsek yang nakal. Saat ditanya soal memo-memo yang bertebaran, ia memintah semua kalangan untuk ikut membantu peningkatan kualitas pendidikan di Bengkalis.
"Kita imbau semua kalangan untuk tidak mengirimkan memo kepada para kepala sekolah, dan ikuti peraturan yang berlaku," ucapnya via telepon, Kamis (26/5).
Namun ia juga mencontohkan kejadian tahun lalu di kecamatan Bukit Batu yang menambah kuota penerimaan. Hal itu dibiarkan karena ada persetujuan komite sekolah untuk menambah kuota bagi warga tempatan.
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar