DURI, TRIBUN - Kades Petani, Rianto menyayangkan pemkab Bengkalis baru berikan pelatihan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD), Rabu (22/6). Padahal tahun anggaran 2011 sudah memasuki bulan keenam. Hal itu tentu menghambat pembangunan yang sudah direncanakan desa jauh hari.
Namun, di lain hal, Rianto beri apresiasi HS-Suay dengan gulirkan program pelatihan tersebut. "Saya beri apresiasi penuh pada pemkab karena memberikan banyak informasi bagaimana mengelola anggaran desa," ucapnya.
Melalui pelatihan ini, aparatur desa tak bisa sembarangan menggunakan anggaran. Anggota Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), Muhammad Fadhli menyampaikan materi pengelolaan anggaran di gedung Bathin Betuah, Kecamatan Mandau.
Dalam pelatihan tersebut, ia menjelaskan bagaimana pengelolaan anggaran desa pada perwakilan aparatur desa. Yang perlu diperhatikan dalam penyampaian materi pelatihan yakni 70 persen ADD harus dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat. "Penggunaan anggaran tak boleh sembarangan," ucapnya.
Program-program yang diusung pemerintah desa harus terlebih dulu lolos verifikasi baru bisa dijalankan. Pada Tribun, ia mengatakan, bila program yang diusung tak realistis, atau rawan manipulasi anggaran, maka akan diminta revisi dari program tersebut.
Selain itu, laporan program yang dijalankan harus dilaporkan ke Pelaksana Teknis Pengawas Keuangan Desa (PTPKD). Lembaga ini langsung diketuai Sekretaris camat dan di bawah binaan Camat. Penyampaian laporan dilakukan berkala. Setiap selesai program dijalankan, maka laporan tersebut harus segera disampaikan.
Untuk pencairan ADD, Fadhli menyerahkan pada masing-masing desa. Semakin cepat aparatur desa menyelesaikan APBD di tingkat desa, maka akan semakin cepat ADD dicairkan. "Sedangkan, besaran anggaran tahun ini, pemkab Bengkalis mengacu tahun lalu, sebesar Rp 105 miliar untuk 85 desa," lanjutnya.
Sesuai perda Bengkalis, Rianto mengatakan akan mengalokasikan 30 persen dana pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan. Beberapa program pengentasan kemiskinan, memang telah ia persiapkan jauh hari. Namun karena tak cukup anggaran, perjalan program itu tak semulus yang dibayangkan.
"Semoga dengan adanya anggaran desa ini, bisa melecut semangat pejabat desa untuk menjalanka program-program yang tertunda," lanjutnya.
Fadhli menambahkan, 30 persen anggaran, dimanfaatkan untuk operasional desa. Pelatihan ini hanya dilakukan dalam sehari, namun ia berharap dapat dimengerti apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan.
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar