DURI, TRIBUN – Langkah Camat Mandau Rusli Amp yang akan mencabut spanduk bertemakan Kabupaten Mandau di Simpang Geroga terus mendapat kecaman dan perlawanan dari kalangan masyarakat. Mantan anggota DPRD Bengkalis HM Darna satu di antaranya menilai camat tidak punya hak mencabut spanduk yang menyuarakan aspirasi masyarakat.
Dalam pandangannya, camat hanya akan mempersulit dirinya sendiri, jika pencabutan tetap dilakukan. Sebaiknya camat jangan usil mengurusin spanduk beginian. Jauh sebelum dia masuk Mandau, spanduk-spanduk bertemakan Kabupaten Mandau sudah pernah dipasang, dan tidak pernah mendapat tentangan dari camat-camat sebelumnya.
"Saya menilai camat ini hanya mau cari penyakit. Jangan salahkan jika masyarakat bertindak lebih jauh,'' ujar HM Darna, Selasa (13/9).
Lanjut Darna, sebaiknya camat fokus pada pelayanan publik yang berhubungan dengan urusan administrasi, dan memperbaiki kinerja bawahannya, ketimbang mencampuri urusan politik seperti Kabupaten Mandau. Menurutnya camat terlalu lancang, dan reaktif menyikapi spanduk itu.
"Kuatirnya reaksi camat ini yang justru memancing situasi tidak kondusif. Masyarakat mana yang dirugikan atau terganggu dengan spanduk itu. Tak ada kan?,'' sebutnya sembarai bertanya.
Hampir senada dengan HM Darna, politisi PPP Mandau, Irawanto Gope di tempat terpisah juga menyayangkan ketidakdewasaan Rusli menjadi seorang pemimpin. Mustinya sebagai seorang camat, Rusli harus lebih arif, mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum mengambil tindakan.
"Selaku pemimpin wilayah, camat harus bersikap mengayomi, melindungi dan memberikan rasa aman dan tentram terhadap masyarakatnya. Bukan melakukan tindakan provokasi, mengancam KP2KM perihal spanduk. Apalah yang salah dengan spanduk itu. Melanggar aturan tidak, bukan pula
menyinggung. Hanya mengucapkan selamat datang di calon ibukota Kabupaten Mandau,'' tukasnya.
Sikap apatis camat yang tidak kooperatif dan cenderung memaksakan kehendak itu, menurut Irawanto bisa menjadi boomerang bagi dirinya sendiri. Ini sekaligus cerminan betapa bupati Bengkalis telah salah menempatkan orang di kecamatan berpendudukan 300 ribu jiwa.
"Camat itu perpanjangan tangan kebijakan bupati. Kalau orang yang dipercaya tak beres, kenapa musti dipertahankan. Jangan-jangan keruh air di hilir disebabkan keruh air di hulu,'' ucapnya.
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar