DURI, TRIBUN - Penyelengaraan pemerintahan itu semata-mata untuk menyejahterakan rakyat. Namun apalah jadinya bila Pemerintahan yang ada tak bisa menjamin kesejahteraan rakyatnya. Di negeri yang kaya, satu contoh Kabupaten Bengkalis, belum bisa menyejahterakan rakyatnya. Itulah yang diucapkan mantan anggota parlemen Bengkalis, HM Darna, Kamis (30/9).
Pendapatan daerah sebesar 2,7 triliun tak jua bisa optimalkan pembangunan Bengkalis. Menyabet predikat kabupaten terkaya di Indonesia tetap saja tak bisa menyejahterakan rakyatnya. Terbukti hingga bulan ke sepuluh ini, belum banyak proyek pembangunan yang dikerjakan Bengkalis.
Minimnya perbelanjaan Pemkab Bengkalis menyebabkan silpa anggaran sangat tinggi nilainya. Berkaca pada tahun lalu, silpa anggaran belanja kabupaten Bengkalis mencapai 400 miliar. Darna memrediksi tahun ini silpa anggaran Bengkalis semakin tinggi.
"Tahun ini saya prediksi silpa anggaran Bengkalis mencapai 50 persen dari APBD atau senilai 1,35 triliun," ucapnya.
Hal ini ditunjukkan dengan belanja yang dikeluarkan pemkab Bengkalis yang hanya menggunakan belanja rutin. Belanja rutin di antaranya, belanja pegawai, belanja energi, dan lain sebagainya. Sedangkan alokasi untuk pembangunan tak kunjung dilakukan pemkab Bengkalis.
Lanjut Darna, untuk apa APBD tinggi namun tak bisa mengoptimalkannya. Toh masyarakat masih banyak mengeluhkan faktor layanan publik dan infrastruktur. Hingga memasuki akhir tahun, sama sekali tak ada geliat pembangunan. Ketidak mampuan pemkab Bengkalis mengoptimalkan anggaran yang ada, bisa dikatakan sebuah kegagalan.
Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat. Apalagi bila sampai bersampak pada pendapatan di sektor lain. Selain tak optimal, bila ada belanja pembangunan tentu akan menjadi pendapatan masyarakat.
"Hal ini tentu berbahaya, karena masyarakat menginginkan pembngunan fasilitas umum dan semua infrastrukturnya. Selain itu bila pemkab tak juga mampu menanggulangi hal ini, bisa mengurangi pendapatan lain," tambahnya.
Pemerintah pusat tentu akan menilai adanya kekagagalan kerja pemkab Bengkalis dan akan berimbas pada pengurangan alokasi dana pusat dan lain sebagainya. Imbasnya akan memengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU) yang nilainya berkisar 200 hingga 250 miliar. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nilainya juga besar. Dan yang paling berbahaya bila dapat berimplikasi pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari migas, yang nilainya sangat besar.
"Itulah yang paling dikhawatirkan masyarakat, bila kelambanan pemerintah menyebabkan kurangnya pendapatan di tahun -tahun berikutnya," tutup Darna.
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar