DURI, TRIBUN - Kisruh rebutan kursi ketua
antara dua partai besar Golkar dan PKS di DPRD Bengkalis saat ini cukup menyita
perhatian masyarakat luas. Amat disayangkan, belum ada titik temu dari kisruh tersebut. Kedua kubu masih saling serang, bersikukuh pada pendirian masing-masing.
Bahkan kedua parpol ini tak mengindahkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kalau persoalan ini dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan akan berpengaruh pada tatanan demokrasi yang telah terbangun. Dari polemik yang terjadi ditakutkan akan mengorbankan kepentingan rakyat.
"Jika sudah berada di DPRD, anggota Dewan seharusnya menanggalkan ego kepartaian. Dahulukan kepentingan rakyat. Jangan gara-gara rebutan kursi ketua, sementara kepentingan rakyat dikorbankan," ucap mantan anggota DPRD Bengkalis periode 1999-2004, HM Darna pada Tribun, Jumat (23/9).
Lanjutnya, apa tak ada lagi kerja Dewan, selain mengurusi kursi ketua. Kedua pihak seharusnya bekerja profesional dengan mementingkan kepentingan rakya terlebih dahulu ketimbang memerebutkan posisi ketua. Sementara persoalan kursi ketua itu, jalankan sesuai mekanisme yang berlaku.
Secara langsung Darna tak ingin 'masuk' ke ranah kepentingan kedua partai yang berkoalisi dengan Partai Demokrat itu. Namun sebagai orang politik, ia menyikapi sangat tak pantas ketika masyarakat berharap banyak pada kinerja wakil rakyat, justru amanah diabaikan dengan saling serang.
"Sebagai lembaga politik DPRD harusnya membuat kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan kemaslahan hidup orang banyak. Kalau sudah ada niat mangkir dari rapat-rapat, walk out dan sebagainya, tentu sangat memalukan. Kasihan masyarakat yang berharap banyak pada kinerja wakil rakyat,'' tambahnya.
Dia berharap situasi di DPRD Bengkalis kembali kondusif. Sebab di situ bukan hanya Golkar dan PKS saja, masih banyak anggota Dewan dari partai lainnya yang ingin ketegangan segera mereda.
"Apa yang sudah diagendakan seperti rapat-rapat, ranperda dan lainnya tetap dijalankan, sembari tuntutan hukum berproses. Kalau rapat tidak quorum tetap saja tidak akan ada keputusan yang didapat. Semua pihak diminta
berpikiran jernih. Kalau kisruh dibiarkan berlarut, proses anggaran dan pembangunan bisa terhambat,'' imbuhnya.
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar