DURI, TRIBUN – Peristiwa kebakaran yang menghanguskan rumah atau ladang sehingga menyebabkan kerugian materiil bisa dikatakan sebagai bencana. Untuk itu diperlukan kesigapan pemerintah membantu korban kebakaran. Pemerintah melalui Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis berupaya keras membantu korban kebakaran.
Warga yang jadi korban kebakaran tersebut akan jatuh miskin karena harta bendanya ludes dilalap jago merah. Maka pemerintah menganggarkan bantuan, yang diambil dari APBD. Agar bantuan dapat diterima dengan cepat dan tepat, lurah atau kades setempat diminta pro aktif membantu menguruskan syarat-syarat yang diperlukan. Untuk itu diperlukan kearifan pemerintah setempat untuk jemput bola.
"Semakin cepat proposal dan syarat-syaratnya dikirimkan, maka semakin cepat pula kita proses, kemudian ditinjau ke lapangan lalu diprediksi jumlah bantuan yang akan disalurkan. Kebanyakan korban kebakaran tak mengerti prosedur pengurusannya,'' ujar Staf Satlak Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bengkalis, Syamsul Zahir.
Diakui Syamsul, semenjak ketua Satlak dijabat Suayatno, penangangan hingga bantuan materil yang diberikan lebih cepat dan tepat. Korban kebakaran rumah khususnya, lebih diutamakan pencairannya. Korban kebakaran rumah terancam menjadi warga miskin baru karena kehilangan segala harta bendanya.
Untuk menanggulangi peningkatan tingkat stres akibat bencana harus cepat ditangani. Syamsul berharap, kades dan lurah yang ada di Mandau bisa lebih tanggap. Bukan hanya untuk Mandau, karena sebagai Kecamatan yang paling sering dilanda kebakaran rumah, namun perhatian serupa juga berlaku bagi kecamatan lainnya.
"Syarat-syarat untuk pengurusan bantuan
kabakaran rumah di antaranya proposal dari lurah atau kades dan laporan polisi. Yang namanya kebakaran siapa yang menginginkan. Itu makanya kebakaran termasuk dalam kategori bencana alam,'' imbuhnya.
Pemkab Bengkalis pada 2011 ini, menganggarkan bantuan korban bencana alam sebanyak Rp 1,3 Miliar. Jumlah sebanyak itu dihitung atas kemungkinan dan prediksi daerah rawan bencana. Namun pihaknya berharap supaya tak terjadi bencana apapun.
"Nilai sebanyak itu diambil dari pemetaan terhadap sejumlah daerah yang diprediksi rawan bencana, dan peristiwa tahun-tahun
sebelumnya. Apabila dana sebanyak itu masih kurang maka bisa dianggarkan lagi di APBD-P. Namun jika berlebih akan dikembalikan ke
kas daerah,'' tutup Syamsul.
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar