DURI, TRIBUN - Membaca berita Tribun edisi Senin (17/7), ketua Persatuan Guru Sekolah Swasta (PGSS) Bengkalis, M Azhar mengaku prihatin. Berita tentang sanggahan anggota komisi IV DPRD Bengkalis, dr Fidel atas tudingan mendiskriminasikan sekolah swasta. Kala itu, Ketua Yayasan Ponpes Hubbul Wathan (YPHW), Buya Hamka Riau menuding komisi IV mendiskriminasikan sekolah swasta karena tak diundang pada acara hearing, Senin pekan lalu.
Pada berita edisi Senin kemarin, Fidel mengatakan, tak mengundang sekolah swasta karena, banyak polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang terjadi di sekolah menengah negeri. Sedangkan PPDB di sekolah swasta berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Selain itu pada Tribun, Fidel mengatakan, bila sekolah meminta mengajukan hearing, akan diakomodir aspirasinya.
Rasa prihatin Azhar setelah membaca berita tersebut, yang mendorong dirinya menghubungi Tribun. Kepada Tribun, ia mengatakan, jauh hari sebelum PPDB digelar, telah melayangkan surat pengajuan ke komisi IV DPRD Bengkalis untuk diadakan hearing. Surat permohonan itu dilanyangkannya atas nama PGSS. Setelah membaca berita, ia membenarkan statmen Buya yang menuding DPRD diskreditkan sekolah swasta.
"Yang bikin sakit hati yakni, surat yang kami layangkan kala itu langsung diterima dr Fidel Fuadi untuk diajukan ke komisi IV DPRD Bengkalis," ucapnya sambil menginjak-injak lantai.
Ia menambahkan, seharusnya anggota dewan yang duduk memperjuangkan aspirasi rakyat itu tak patut membedakan sekolah negeri dengan swasta. "Toh, sama-sama instasi penyelenggara pendidikan," lanjutnya. Pendikotomian itu menurutnya sebuah bukti nyata diskriminasi DPRD pada sekolah swasta.
Lanjutnya, apalagi jauh hari sebelum PPDB, sekolah swasta sudah mengajukan diadakan hearing. Namun ternyata pada saat hearing, anggota dewan tak mengundang sekolah swasta. Kekecewaan kedua yang Azhar lontarkan yakni mengenai pembukaan sekolah baru yang dilakukan dinas pendidikan Bengkalis. Sekolah baru yang digadang-gadang akan menjadi SMAN 8 Mandau, menurutnya akan menambah daftar terpuruknya sekolah swasta.
Permasalahan PPDB dari tahun ke tahun tentang pembukaan kran, yang menjadi permasalahan kurangnya peserta didik sekolah swasta, belum tuntas. Ditambah lagi dengan pembukaan SMAN baru oleh dinas pendidikan Bengkalis. Menurutnya tentu akan mengurangi peserta didik di sekolah swasta.
Dalam pengajuan hearing yang dilayangkan PGSS, yakni ingin membahas, kesamaan hak dalam institusi pendidikan swasta maupun negeri. Ia mencontohkan, dalam anggaran Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), hanya sekolah negeri yang diberi anggaran tersebut. Lanjut kepala SMA Karya ini, bila pemerintah serius membangun mutu pendidikan di negeri ini, seharusnya tak membedakan antara negeri dan swasta.
Melalui DPRD lah PGSS mengadu untuk mengungkapkan aspirasinya. Senada dengan Azhar, Kepala SMK Korpri, Zulfikar mengatakan, hingga hari ini, DPRD Bengkalis belum memberikan tanggapan atas ajuan PGSS.
Bila menengok beberapa statement pemerintah atau anggota dewan yang mengatakan, bila ingin mendapat apresiasi positif dari masyarakat, majukan dulu mutu pengajarannya. Zulfikar mengatakan, angan-angan tersebut harus sejalan dengan ketersediaan dana. Tentunya akan berjalan selaras bila angan-angan tersebut didukung pendanaan yang cukup.
"Maka dari itu jangan bedakan antara sekolah swasta dan negeri. Bila akan memberikan bantuan, berikanlah semua intitusi pendidikan baik swasta maupun negeri," tambahnya.
Selain itu, ajaklah para pejuang pendidikan dari kalangan swasta untuk merancang bangunan pendidikan bermutu tinggi. Azhar juga berharap penyelenggara pemerintahan di Bengkalis memperhatikan landasan dasar negeri ini yang jelas-jelas mengatakan, tak membedakan sekolah negeri atau swasta.
---
M Azhar
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar