DURI, TRIBUN - Anggota komisi IV DPRD Bengkalis, dr Fidel Fuadi membantah anggapan miring masyarakat tentang diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Undangan yang dilayangkan komisi IV DPRD pada sekolah menengah negeri dalam hearing yang laksanakan pekan lalu bukan bentuk diskriminasi.
Menurutnya, undangan itu dilayangkan karena banyaknya laporan masuk tentang kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri. Baik tentang prosedur penerimaan maupun pungutan yang dilakukan sekolah negeri.
"Kami undang sekolah negeri karena banyaknya keluhan masyarakat karena PPDB. Sama sekali tak ada maksud membedakan antara sekolah negeri atau swasta," ucapnya pada Tribun, Sabtu (16/7).
Lanjutnya, selama ini belum ada keluhan yang masuk ke DPRD tentang sekolah swasta. Bisa dikatakan, PPDB sekolah swasta berjalan lancar. Tak ada permasalahan yang menonjol dalam PPDB sekolah swasta. Selain bantahannya terhadap tudingan perlakuan diskriminasi sekolah swasta, ia juga membantah tentang agenda hearing yang sarat kepentingan.
Beberapa hari kebelakang, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hubbul Wathan (YPPHW), Buya Hamka Riau menuding agenda hearing yang digelar komisi IV pekan lalu itu sarat kepentingan politis. Apalagi yang diundang hanya sekolah menengah negeri.
"DPRD punya kepentingan politis untuk membawa rombongan masuk sekolah negeri dengan mulus," ucapnya kala itu.
Selain itu, dia mengatakan pernah mendengar isu, Dinas Pendidikan diancam akan dipersulit kala pengajuan anggaran ke DPRD. Ia mencontohkan, pembangunan gedung SMPN 16 Mandau yang tak jelas nasibnya. Dalam hal ini Fidel membantah keras dugaan yang dilontarkan Buya.
Fidel mengatakan, rekomendasi yang dikeluarkan DPRD sepenuhnya untuk menanggulangi praktik kecurangan dalam PPDB. Menurutnya, selama ini banyak isu tak sedap di masyarakat. Apalagi tentang memo-memo atau PPDB melalui pintu belakang dan sebagainnya. Untuk itulah digelar agenda hearing. Niatnya supaya tak terjadi hal-hal seperti itu lagi.
"Untuk komentar yang tak berdasar, yang menuding anggota dewan memiliki kepentingan, tak usah dibesar-besarkan, kecuali memang memiliki bukti-bukti kuat," sanggahnya.
Justru hasil rekomendasi komisi IV dengan membuka lebar-lebar pada peserta didik tempatan untuk masuk sekolah negeri. Program pemerintah yang mewajibkan belajar 12 tahun harus didukung supaya tak ada siswa yang putus sekolah. Lanjutnya, bisa kita lihat akhirnya anak-anak kita bisa melanjutkan studinya.
Mengenai sekolah swasta yang kekurangan murid, Fidel mengatakan, bukan sepenuhnya disebabkan rekomendasi komisi IV. Senada dengan Fidel, Kepala UPTD Pendidikan Mandau, M Rasyid mengatakan, banyak juga sekolah swasta yang menutup penerimaan sebelum PPDB sekolah negeri dibuka. Menurutnya sekolah swasta harus segera membenahi mutu pengajarannya.
"Bila sekolah swasta ini berkualitas, tak akan mungkin kekurangan peserta didik, maka saya harapkan pada pengelola sekolah swasta supaya lebih memerhatikan mutu," tutupnya.
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar