DURI, TRIBUN - Tahun anggaran 2009-2011, PNPM Mandiri Perkotaan hanya mendampingi satu kecamatan saja di Kabupaten Bengkalis yakni Kecamatan Mandau. Untuk tahun anggaran mendatang, Pemkab Bengkalis mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menambah daerah dampingan yakni Kecamatan Bengkalis yang terdiri dari 20 desa dan kelurahan.
"Kalau dua tahun ini PNPM Perkotaan hanya untuk satu kecamatan saja, namun perkembangannya sangat baik. Jadi tahun berikutnya kita mengusulkan penambahan daerah pendamping yakni Kecamatan Bengkalis," demikian dikatakan PPTK PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Bengkalis, Lutfi Hendra melalui Rudi Iskandar, Selasa (11/10).
Dikatakannya, usulan Pemkab melalui Surat Bupati Nomor 600/KTR/606/2011 tanggal 24 Januari 2011 itu sudah disetujui pemerintah pusat. Dalam surat nomor KU.0104-c6/761 tanggal 22 Agustus 2011 itu, Direktur PBL menawarkan kepada Pemkab Bengkalis untukmenerapkan Program Replikasi PNPM Mandiri Perkotaan.
"Surat bupati telah mendapatkan jawaban dan persetujuan dari pihak pusat melalui surat Direktur PBL Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.," ujar Lutfi seperti dirilis Rudy Iskandar Z.
Lanjutnya, ada beberapa alasan kenapa Pemkab Bengkalis tertarik menambah wilayah dampingan Program PNPM Mandiri Perkotaan di kawasan ini. Antara lain karena besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat dari setiap proyek fisik yang dikerjakan. Tak hanya itu, pengelolaan keuangannya pun transparan, mutu bersaing, adanya rasa saling memiliki serta kembali bangkitnya semangat gotong royong di kalangan warga.
Intinya banyak manfaat yang bisa didapat masyarakat dari program ini. Sementara itu, dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) hanya sekadar perangsang saja. Tambah Rudy, minat Pemkab Bengkalis menambah wilayah dampingan PNPM Mandiri Perkotaan itu pun sempat didedah Lufti.
Yakni saat mewakili Pemkab di acara Rakornas Program PNPM Mandiri Perkotaan di Hotel Harmoni One Batam 28-30 September 2011 lalu. Rakornas yang dibuka Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, Budi Yuwono itu diikuti seluruh komponen-komponen pengambil kebijakan serta pelaksana tugas lapangan PNPM Mandiri Perkotaan mulai dari Satker pusat, provinsi dan kabupaten.
Dalam agenda tersebut juga mengundang kalangan praktisi terkait. Yakni, Team Leader Konsultan Manajemen Pusat ( KMP) serta Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dari tiap-tiap provinsi se Indonesia.
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar