Sidebar - Gubri terlibat Persekongkolan

Setelah seluruh pelanggaran itu dikerjakan secara berjamaah, kini dampaknya dirasakan rakyat bengkalis secara keseluruhan. dr Elfiedi mengatakan, suasana di ruang parlemen Bengkalis tak kondusif. Banyak pekerjaan rumah yang tergadai akibat polemik ini semakin memanas dan berlarut-larut. APBD Perubahan belum dibahas, apalagi diputuskan.

"Akibat carut-marutnya pelaksanaan demokrasi di Bengkalis, masyarakat merasa sangat dirugikan. Banyak pekerjaan DPRD Bengkalis yang terbengkalai. Termasuk Raperda yang sudah diajukan pemerintah daerah pun belum tersentuh," lanjut Elfiedi.

Ia merasa sebagian orang yang tak bertanggungjawab telah mengobok-obok kepentingan masyarakat Bengkalis. Bila memang tak ada itikad baik dari jajaran yang berwenang untuk menyelesaikannya, sudah sepatutnya masyarakat melakukan aksi, atau dalam istilah barunya, clash action.

Di mana manyarakat Bengkalis menuntut supaya pihak terkait segera menyelesaikan permasalahan ini. Supaya masalah ini tak semakin berlarut-larut. Semakin lama, masyarakat akan semakin menderita. Tahun anggaran 2011 akan segera habis dalam 2,5 bulan lagi. Sementara DPRD Bengkalis harus tetap melaksanakan kewajibannya.

Dan bagi PKS, ia menyarankan untuk melakukan yudisial review pada Mahkamah Agung. Yakni terkait SK Gubri dan SK KPUD yang jelas-jelas melanggar peraturan dan perundang-undangan.

"Saya prihatin kala Gubri secara terang-terangan menantang instruksi dari Kemendagri yang telah meminta agar revisi itu segera dilakukan," tutupnya.

Powered by Telkomsel BlackBerry®