DURI, TRIBUN - DPMKM mengharapkan hati pemerintan dan anggota Komisi II DPR RI terketuk. Minggu (2/10) siang, Dewan Presidium Masayarakat Kabupaten Mandau (DPMKM) memberikan siaran pers di restoran hotel Citra, Duri. Di hadapan wartawan ketua DPMKM, Ridwan Yazid memaparkan hasil dari perjalanan DPMKM ke Jakarta.
Pada hari Rabu (28/9) lalu berhasil menemui ketua panitia kerja (Panja) pemekaran, Ganjar Pranowo di kantornya. Dalam pertemuan itu, DPMKM mengutarakan maksud dan keinginan masyarakat Mandau. Dalam pertemuan tersebut, DPMKM mendapat bocoran bahwa akan ada penggodokan enam daerah yang mengajukan pemekaran pada bulan November mendatang.
Selain itu, sepuluh anggota DPMKM mendengar pengakuan Ganjar yang telah turun langsung mengunjungi Mandau. Ganjar mengaku kunjungi Mandau sebulan setengah silam. Kunjungan itu sifatnya rahasia tanpa diketahui masyarakat Mandau.
"Dalam kunjungan tersebut, Ganjar mengaku telah melihat calon Kabupaten Mandau. Dan tinjauan itu dilakukan secara diam-diam. Namun kepada kami, Ganjar tak menyebutkan misi kunjungannya ke Duri," lanjut Ridwan.
Namun Ridwan meyakini kedatangan Ganjar ke Mandau yakni untuk meninjau kelayakan pemekaran Kabupaten Mandau. Lanjutnya, Mandau bukan merupakan daerah pemilihannya. Untuk itu, Ridwan berharap pada Pemerintah pusat memasukkan Mandau dalam enam daerah yang mengajukan pemekaran. Supaya bisa ditetapkan November mendatang.
Selain menemui ketua Panja, DPMKM juga mengadakan pertemuan dengan staf Kementerian Dalam Negeri. Namun pertemuan dilakukan secara informal di Hotel Borobudur, Jakarta. Namun dalam pertemuan tersebut DPMKM tak mendapat jawaban yang memuaskan.
"Staf Kemendagri tersebut hanya memberi jawaban normatif. Mereka tetap berpendirian pada PP 178 yakni pemekaran kecamatan. Namun kami sudah jelaskan semua termasuk Ganjar jua meyakini bahwa Mandau ini tetap mengacu pada PP 129 UU 22," ucapnya.
Lanjutnya, baru-baru ini DPMKM juga menemui ketua komisi II DPR RI, Khairuman Harahap dan Akbar Faisal. Keduanya tetap akan memprioritaskan Mandau mekar menjadi kabupaten. Dalam pertemuan itu, DPMKM mendapat bocoran akan adanya rapat antara Komisi II, Mensesneg dan Mendagri pada hari Kamis (29/9). Namun hingga hari ini, DPMKM belum mengetahui apa hasil dari rapat tersebut.
Pada saat dihubungi, keduanya sedang mengadakan rapat dengan Mensesneg dan Mendagri. Rapat itu membahas pemekaran Mandau dan Papua. Kembali Ridwan mengatakan harapanya pada pemerintah untuk memasukkan Mandau supaya dapat disyahkan November mendatang.
Saat Tribun tanyakan, adakah kekuatan politik yang dimiliki Mandau supaya lolos dalam paripurna mendatang, Ridwan menjawab hanya bisa berhap. Bahkan kala ditanya, partai apa yang concern akan memerjuangkan Mandau dalam sidang nanti, yang bersangkutan menjawab, kita tak memiliki kontrak politik dengan partai mana pun.
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar